Pemerintah Suriah terus mencari jalan keluar politik untuk menstabilkan Hasakah di tengah dinamika pascakonflik dan rapuhnya kesepakatan damai dengan SDF. Upaya ini semakin menguat setelah muncul pernyataan resmi dari Suku Shammar Arab yang menyatakan dukungan terbuka kepada negara dan institusinya.
Dalam pernyataan tertulis tersebut, Suku Shammar menegaskan berdirinya mereka di sisi negara Suriah dan lembaga-lembaga resminya demi menjaga keamanan, stabilitas, serta persatuan rakyat Suriah di bawah satu payung nasional. Sikap ini dibaca sebagai sinyal politik penting di wilayah timur laut.
Pernyataan itu juga menekankan bahwa setelah 14 tahun konflik, Suriah tidak lagi membutuhkan bahasa perang dan konfrontasi. Yang dibutuhkan, menurut suku besar tersebut, adalah dialog, pembangunan, dan tanggung jawab kolektif menuju solusi nasional yang menyeluruh.
Dalam konteks Hasakah, dukungan terbuka suku Shammar memperkuat posisi Damaskus dalam menata ulang kepemimpinan lokal. Terlebih, negosiasi sebelumnya untuk memberikan jabatan gubernur kepada pemimpin SDF, Mazloum Abdi, dilaporkan tidak mencapai kesepakatan.
Upaya alternatif untuk menarik Mazloum Abdi ke dalam struktur negara sebagai wakil menteri pertahanan juga disebut menemui jalan buntu. Kegagalan ini mempersempit ruang kompromi dengan pimpinan utama SDF.
Namun, pemerintah Suriah dinilai masih memiliki opsi politik lain yang lebih realistis dan diterima lokal. Salah satu skenario yang mulai dibicarakan adalah menawarkan jabatan gubernur Hasakah kepada pimpinan Pasukan Sanadid.
Pasukan Sanadid dikenal sebagai kekuatan militer yang berbasis suku Shammar dan memiliki sejarah kerja sama dengan SDF pada fase awal penguasaan wilayah timur laut. Pemimpinnya bahkan pernah menjabat sebagai gubernur Hasakah versi administrasi SDF.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting. Dengan pernah mengelola Hasakah dalam struktur de facto sebelumnya, pimpinan Sanadid dianggap memahami kompleksitas etnis, sosial, dan keamanan di wilayah tersebut.
Lebih jauh, jaringan yang dimiliki Sanadid di kalangan masyarakat Kurdi dinilai relatif kuat dibanding kelompok suku Arab lainnya. Faktor ini membuat figur dari Sanadid dipandang lebih dapat diterima oleh berbagai kelompok.
Bagi Damaskus, skema ini menawarkan jalan tengah. Pemerintah dapat menghindari konfrontasi langsung dengan komunitas Kurdi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada figur SDF yang semakin sulit diajak berkompromi.
Pernyataan Suku Shammar juga menyinggung dukungan terhadap Dekrit Presiden Nomor 13 yang menjamin hak-hak sah warga Kurdi. Ini memperlihatkan bahwa suku tersebut tidak menempatkan diri dalam posisi berhadap-hadapan dengan komunitas Kurdi.
Sebaliknya, Shammar menekankan konsep keadilan, kewarganegaraan setara, dan pembukaan halaman baru yang berfokus pada pelayanan publik, persatuan nasional, dan pembangunan.
Pesan ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah Suriah untuk meredam ketegangan identitas di Hasakah. Penunjukan figur yang memiliki legitimasi suku sekaligus pengalaman lintas etnis dianggap sebagai langkah strategis.
Jika posisi gubernur diisi oleh tokoh Sanadid, pemerintah pusat berpotensi memperoleh mitra lokal yang loyal namun tetap memiliki akar sosial yang kuat di wilayah tersebut.
Langkah ini juga dapat melemahkan konsentrasi kekuatan SDF yang kini terpusat di Hasakah setelah mundur dari wilayah lain. Pendekatan politik semacam ini dinilai lebih efektif dibanding operasi militer berkepanjangan.
Pengamat menilai, Damaskus belajar dari pengalaman Aleppo, di mana kebuntuan politik menyebabkan konflik stagnan bertahun-tahun. Untuk Hasakah, pemerintah tampak berupaya mencegah pengulangan skenario serupa.
Pernyataan Shammar yang menolak ujaran kebencian dan menegaskan bahwa darah Suriah haram ditumpahkan oleh sesama warga, juga memberikan landasan moral bagi pendekatan rekonsiliasi.
Dengan dukungan suku besar dan figur lokal yang berpengalaman, stabilisasi Hasakah dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
Meski demikian, keberhasilan skenario ini tetap bergantung pada penerimaan masyarakat Kurdi akar rumput dan kemampuan calon gubernur menjembatani kepentingan lokal dengan kebijakan pusat.
Jika berhasil, Hasakah berpotensi menjadi model transisi kekuasaan pascakonflik yang berbeda dari wilayah lain di Suriah.
Dalam situasi regional yang masih sensitif, pilihan Damaskus untuk mengedepankan figur Sanadid dapat menjadi sinyal bahwa negara memilih rekonsiliasi pragmatis ketimbang konfrontasi terbuka.
Ke depan, arah kebijakan di Hasakah akan menjadi indikator penting apakah timur laut Suriah bergerak menuju stabilitas bertahap atau kembali terjebak dalam tarik-menarik kekuasaan yang berkepanjangan.