Penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan pada Agustus 2021 menandai babak baru yang penuh ketegangan, terutama dalam hubungan antar-etnis Pashtun dan Tajik. Kekosongan kekuasaan yang muncul secara tiba-tiba membuka kembali luka lama soal distribusi jabatan, dominasi militer, dan rasa saling curiga yang selama ini tertahan oleh kehadiran pasukan asing.
Selama dua dekade sebelum itu, komunitas Tajik menikmati posisi strategis dalam struktur negara Afghanistan. Melalui Aliansi Utara, tokoh-tokoh Tajik mengisi banyak jabatan penting di militer, kepolisian, dan intelijen, menjadi mitra utama Barat dalam perang melawan Taliban.
Dominasi tersebut membuat Tajik memiliki pengaruh yang jauh melampaui proporsi demografisnya. Di mata banyak Pashtun, kondisi itu dipandang sebagai ketimpangan yang dilanggengkan oleh intervensi asing, bukan hasil konsensus nasional Afghanistan.
Kembalinya Taliban ke Kabul mengubah peta kekuasaan secara drastis. Struktur negara yang baru didominasi Pashtun, memunculkan kekhawatiran besar di kalangan Tajik akan tersingkir sepenuhnya dari pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan.
Kekhawatiran itu menemukan bentuk nyatanya di Lembah Panjshir. Wilayah simbol perlawanan Tajik tersebut menjadi pusat pemberontakan yang dipimpin Ahmad Massoud Jr dan didukung Amrullah Saleh, mantan wakil presiden Afghanistan.
Insiden Panjshir segera dibaca luas sebagai potensi konflik etnis terbuka. Namun, Taliban bergerak cepat dengan operasi militer intensif, memastikan perlawanan itu tidak menyebar ke provinsi Tajik lainnya seperti Badakhshan dan Takhar.
Pendekatan keamanan keras itu dikombinasikan dengan strategi politik. Taliban mulai menggaet tokoh-tokoh Tajik lokal, ulama, dan pemimpin komunitas untuk diberi peran administratif terbatas di tingkat daerah, sebagai upaya mencegah konsolidasi oposisi etnis.
Di saat yang sama, Taliban menghindari narasi anti-etnis. Pemerintah baru ditegaskan sebagai emirat Islam, bukan rezim Pashtun, dengan pesan bahwa loyalitas agama ditempatkan di atas identitas suku.
Kelelahan masyarakat akibat perang panjang turut meredam eskalasi. Banyak warga Tajik memilih stabilitas meski dengan rasa tidak puas, menyadari bahwa pemberontakan baru tanpa dukungan internasional hanya akan memperpanjang penderitaan.
Hasilnya, ketegangan Pashtun–Tajik tidak berkembang menjadi perang sipil baru. Konflik diredam melalui kombinasi kekuatan, kooptasi elit, pengelolaan narasi, dan realitas sosial pascaperang.
Pengalaman Afghanistan ini kini sering dijadikan pembanding untuk membaca dinamika Suriah. Di negara itu, muncul narasi bahwa melemahnya atau hilangnya peran SDF disamakan dengan kekalahan etnis Kurdi secara keseluruhan.
Narasi tersebut dinilai berbahaya karena menyederhanakan konflik menjadi persoalan etnis semata. Padahal, seperti Afghanistan, realitas politik Suriah jauh lebih kompleks dan tidak hitam putih.
Faktanya, tidak semua Kurdi berada di dalam atau di belakang SDF. Sebagian tokoh Kurdi justru terlibat dalam struktur negara Suriah dan menduduki posisi di kabinet serta lembaga pemerintahan.
Pemerintah Suriah berupaya menegaskan bahwa restrukturisasi kekuasaan bukanlah tindakan anti-Kurdi, melainkan upaya mengakhiri entitas bersenjata di luar kontrol negara. Pesan ini mirip dengan narasi Taliban tentang “negara di atas etnis,” meski dalam konteks ideologis yang berbeda.
Seperti di Afghanistan, ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh. Isu etnis dipelintir untuk menggalang simpati, memperkuat basis politik, atau membuka ruang intervensi asing dengan dalih perlindungan minoritas.
Peluang penerapan pendekatan ala Afghanistan di Suriah cukup terbuka, terutama dalam aspek kooptasi elit dan pengendalian narasi. Dengan melibatkan tokoh Kurdi non-SDF dalam pemerintahan, Damaskus berupaya memisahkan identitas Kurdi dari proyek politik bersenjata.
Namun tantangannya tidak kecil. Trauma konflik, ketidakpercayaan lama, dan faktor eksternal membuat setiap langkah rawan disalahartikan sebagai marginalisasi, bukan integrasi.
Pengalaman Panjshir menunjukkan bahwa stabilitas jangka pendek bisa dicapai tanpa rekonsiliasi mendalam, tetapi akar persoalan etnis tetap tertinggal. Hal yang sama berpotensi terjadi di Suriah jika pendekatan politik tidak diiringi jaminan representasi yang nyata.
Keberadaan Kurdi dalam kabinet Suriah menjadi bukti penting bahwa hilangnya dominasi SDF tidak identik dengan kekalahan etnis Kurdi. Ini adalah pesan kunci yang berusaha ditegaskan Damaskus untuk meredam provokasi.
Pada akhirnya, baik Afghanistan maupun Suriah memperlihatkan satu pelajaran serupa. Konflik yang dibingkai sebagai perang etnis sering kali lebih merupakan perebutan kekuasaan, dan stabilitas hanya mungkin dicapai jika negara mampu memisahkan politik bersenjata dari identitas komunitas.